Hasil Sosialisasi Pengadaan ASN Oleh KemenPan-RB, Pahami Ketentuan Terbarunya

Sangkolan.com – Sosialisasi Pengadaan ASN Oleh KemenPan-RB digelar secara daring pada tanggal 14 Juni 2021. Dalam acara tersebut dipaparkan mengenai Progres Penetapan Kebutuhan ASN 2021.

baca juga : Kebijakan Kemendikbud Bagi Guru Honorer Tanpa Formasi PPPK 2021

Perlu diketahui bahwa Kemenpan-RB mengeluarkan Peraturan Menteri No 27 tentang pengadaan PNS, No 28 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru dan No 29 tentang pengadaan PPPK Jabatan Fungsional.

baca juga :  TRY OUT PPPK GURU Gratis !!!
Sosialisasi Pengadaan ASN Oleh KemenPan-RB

baca juga : Pendaftaran CPNS, PPPK Guru, dan PPPK JF Segera Dibuka

PROGRES PENETAPAN KEBUTUHAN ASN 2021

Sesuai surat MenPANRB No. B/1379/M.SM.01.00/2020 dan Surat MenKeu No. S-49/MK.02/2021, Cut-Off 13 Juni 2021 disebutkan bahwa dari 83.669 jumlah kebutuhan Formasi pusat yang ditetapkan sebanyak 74.625.

Kemudian untuk Formasi Daerah yang Jumlah kebutuhannya mencapai 1.191.718 hanya ditetapkan sebesar 632.997 formasi.

baca juga :Nonton Piala Eropa 2021 Gratis di Aplikasi Android

A. KETENTUAN UMUM PENGADAAN PNS

1. Setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi
35 tahun pada saat melamar;
2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran:
• Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
• Dokter Pendidik Klinis
• Dosen, Peneliti dan Perekasaya, dengan kualifikasi Pendidikan Doktor.
3. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
4. Pelamar tidak pernah diberhentikan:
• dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS;
• dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI;
• dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara RI;
• tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara RI
6. Pelamar tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
7. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
8. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi
Pemerintah

  Permenpan 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK

baca juga : Jadwal Copa America 2021 Terbaru

B. KETENTUAN UMUM PPPK

  1. Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
    a) Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada
    jabatan yang akan dilamar
    b) Tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih
    c) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
    dengan hormat sebagai ASN, Prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara RI, atau pegawai
    swasta
    d) tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
    e) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
    f) memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi keahlian atau keterampilan tertentu
    yang masih berlaku;
    g) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
    h) persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
    i) Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
  2. Penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
    a) memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
    b) Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang
    bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
    c) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
    1. Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan
    jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    2. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan
    yang akan dilamar.
    d) Instansi Pemerintah dapat menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh
    penyandang disabilitas (Instansi Pemerintah dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran
    okupasi dan/atau tim penguji kesehatan)

Untuk Lebih jelasnya silahkan teman-teman mengunduh dan membaca Hasil Sosialisasi Pengadaan ASN Oleh KemenPan-RB di bawah ini.

  Permenpan 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS

UNDUH Hasil Sosialisasi Pengadaan ASN Oleh KemenPan-RB

Baca Latihan Soal PPPK Terbaru

baca juga : Modul Belajar Mandiri PPPK Lengkap Semua Mapel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.